Peran Pemerintah dalam Ekonomi Makro dan Mikro

1. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro

Kegagalan pasar, seringkali menuntut campur tangan (intervensi) pemerintah. Namun, yang harus diperhatikan adalah tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik, walaupun tujuannya baik. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan yaitu adanya konflik (trade off ) antara tujuan yang ingin dicapai.

Misalnya konflik antara tujuan efisiensi dan pemerataan. Agar rumah dapat terjangkau oleh rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Tetapi, pemberian subsidi itu cenderung mengorbankan efisiensi, karena uang subsidi dapat dialokasikan ke sektorsektor lain yang lebih produktif. Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut.

Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan.
Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.
Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaanperusahaan besar yang dapat memengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan.
Menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

2. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Makro

Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kajian terhadap seberapa besar peranan pemerintah diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional.

Lemahnya sisi permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian negara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran permasalahan tanpa ujung pangkal. Oleh karena itu campur tangan pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi dan nonekonomi, sangat diperlukan untuk memutuskan mata rantai permasalahan tersebut.

Kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi internasional secara teoretis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah (menambah atau mengurangi) jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit, khususnya kepada kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Di Indonesia hal ini telah dilakukan, misalnya melalui pemberian kredit pertanian. Kebijakan moneter juga dapat memperbesar permintaan agregat, khususnya untuk kebutuhan pokok yang sangat penting, seperti perumahan. Di Indonesia hal ini telah dilakukan misalnya melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak. Kebijakan fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap.

Misalnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa lalu sangat menolong masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan memasak atau penerangan. Demikian juga subsidi pendidikan, telah memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menikmati investasi Sumber Daya Manusia (SDM) bersekolah.

Di sisi lain, kebijakan fiskal dapat menahan laju perilaku konsumtif masyarakat kaya dan berpendapatan tinggi. Hal ini dilakukan melalui kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya untuk barang mewah (PPn-BM).

Selain untuk mengelola permintaan agregat, kebijakan fiskal juga berguna untuk pengelolaan sisi penawaran agregat. Misalnya, pengenaan pajak progresif akan mengendalikan keinginan individu atau perusahaan yang mencoba terus meningkatkan keuntungan mereka. Dengan demikian kesempatan kerja dan usaha akan lebih merata.

Jika penawaran agregat perlu ditingkatkan, pemerintah juga dapat menggunakan instrumen pajak dan subsidi. Misalnya, subsidi pendidikan yang diberikan kepada pengelola pendidikan swasta akan meningkatkan penawaran jasa pendidikan. Demikian juga subsidi BBM dan listrik yang diberikan kepada industri akan dapat meningkatkan ouput yang ditawarkan.

c. Kebijakan Ekonomi Internasional

Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain.

Secara teoretis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri.

1) Kebijakan Promosi Ekspor

Selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik. Umumnya, negara sedang berkembang mengekspor hasil-hasil sektor primer (pertanian dan pertambangan) atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju.

Thailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia, memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidak lagi menaruh perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada indusri yang padat ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai tambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil.

2) Kebijakan Substitusi Impor

Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah substitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor.

3) Kebijakan Proteksi Industri

Kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang, sampai mereka mampu bersaing. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan dicabut. Perlindungan yang diberikan biasanya adalah pengenaan tarif dan atau pemberian kuota untuk barang-barang produk negara lain yang boleh masuk ke pasar domestik.

Location: Indonesia