Cara-Cara Mengatasi Inflasi

Pemerintah dalam mengendalikan inflasi (kenaikan harga), menempuh beberapa cara baik melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan nonmoneter dan fiskal, yang semuanya bertujuan untuk dapat menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia secara umum.

a. Kebijakan Moneter

Untuk mengurangi laju inflasi pada suatu negara, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu berupa kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan peredaran uang agar dapat menjamin kestabilan nilai uang. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.

Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun lalu lintas pembayaran luar negeri.
Memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
Mencegah terjadinya inflasi.

Kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dalam rangka mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut.

1) Politik diskonto (discount policy)

Bank sentral dapat menjalankan pengaruhnya atas jumlah uang yang beredar dengan jalan menaikkan atau menurunkan suku bunga (diskonto). Dengan menaikkan suku bunga, maka dapat mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya jika suku bunga turun dapat menambah jumlah uang yang beredar. Jadi, politik diskonto adalah kebijakan bank yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga.

2) Politik pasar terbuka (open market policy)

Dengan politik pasar terbuka bank sentral secara aktif akan membeli atau menjual surat berharga dengan tingkat suku bunga tertentu. Jika bank sentral membeli surat berharga, maka akan memberi pengaruh untuk menambah jumlah peredaran uang. Sebaliknya jika bank sentral menjualnya, maka uang banyak yang ditarik dari peredaran. Jadi, politik pasar terbuka adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan surat berharga.

3) Politik pembatasan kredit (plafon credit policy)

Dengan politik ini kredit yang akan diberikan kepada masyarakat dilakukan pemilihan atau seleksi dan menentukan mana yang sangat memerlukan. Kredit yang diberikan lebih dahulu ditentukan pembatasan banyaknya kredit (kuantitas) dan sifat kredit (kualitas), sehingga dapat memengaruhi peredaran jumlah uang di masyarakat. Jadi, politik pembatasan kredit adalah membatasi pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat.

4) Politik uang ketat (tight money policy)

artinya kebijakan untuk mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar.

5) Politik cadangan kas (cash ratio policy)

Bank sentral dapat menentukan jumlah cadangan kas minimum yang harus ada di bank-bank umum, dengan tujuan agar kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dikendalikan, sehingga dapat memengaruhi jumlah uang beredar. Jadi, politik cadangan kas adalah kebijakan yang berhubungan dengan perbandingan antara kas dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat.

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang ditempuh untuk mengatasi inflasi di antaranya sebagai berikut.

Mengurangi pengeluaran negara.
Penghematan pengeluaran pemerintah (disesuaikan dengan rencana).
Pengurangan utang luar negeri.
Menaikkan atau mengefektifkan pajak.

c. Kebijakan Nonmoneter dan Nonfiskal

Kebijakan nonmoneter dan nonfiskal artinya kebijakan untuk mengatasi inflasi dengan tidak memengaruhi jumlah uang yang beredar maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Bentuk kebijakan tersebut di antaranya sebagai berikut.

Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran.
Kebijakan upah dengan menaikkan upah riil yang sudah memperhitungkan inflasi.
Pengendalian dan pengawasan harga, misalnya pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum.

Location: Indonesia