Soal dan Pembahasan SKD - TWK CPNS Terbaru Paket 5 - Student Terpelajar

1. Gubernur VOC yang memaksa dan memerintahkan rkayat untuk membuat jalan raya Anyer – Panarukan adalah …

A. Raffles

B. Pieter Both

C. Van den Bosch

D. Daendels

E. Van der Capllen

Pembahasan

Van den Bosch adalah gubernur jenderal Hindia-Belanda penggagas tanam paksa. Van der Capellen adalah penguasa Hindia-Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Daendels adalah yang memerintahkan pembangunan jalan tersebut. (D)

2. Pada abad pertengahan (6-15 M) kehidupan sosial dan spiritual masyarakat barat dikuasai oleh seorang …

A. Paus

B. Presiden

C. Raja

D. Misionaris

E. Jenderal

Pembahasan

Pada abad pertengahan (6-15 M) kehidupan sosial dan spiritual masyarakat barat terpusat pada doktrin gereja yang dikuasai oleh seorang Paus. (A)

3. Upaya USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara diwujudkan dalam membentuk ...

A. OAS

B. CENTO

C. ANZUS

D. SEATO

E. NATO

Pembahasan

SEATO (South East Asia Threaty Organization) merupakan organisasi bentukan USA sebagai upaya USA membendung luasnya komunisme di Asia Tenggara. (D)

4. Kebijakan dunia yang berisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tertuang dalam…

A. Protocol Montreal

B. The Global Warming Conferency

C. Konferensi Greenpeace

D. Protocol Tokyo

E. Konferensi Lingkungan di Bali

Pembahasan

Protocol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protocol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. (D)

5. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti...

A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan.

B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama.

C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi

D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan

E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan

Pembahasan

Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berartimeletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. (D)

6. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasar pada pancasila sila ...

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

E. kelima

Pembahasan

Pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraaan, dan ketidakadilan di muka bumi ini. (B)

7. Sila ke- tiga pancasila pada lambang Indonesia dilambangkan dengan gambar …

A. Padi kapas

B. Rantai

C. Pohon beringin

D. Bintang

E. Kepala Banteng

Pembahasan

Sila ke- tiga pancasila pada lambang Indonesia dilambangkan dengan gambarPohon beringin. (C)

8. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar Negara pada tanggal…

A. 29 Mei 1945

B. 30 Mei 1945

C. 31 Mei 1945

D. 1 Juni 1945

E. 22 Juni 1945

Pembahasan

Pada Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar Negara RI, yang beliau namakan “Pancasila”, yaitu:

1) Kebangsaan Indonesia

2) Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan

3) Mufakat atau Demokrasi

4) Kesejahteraan Sosial

5) Ketuhanan Yang Maha Esa

(D)

9. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa yang bernama ...

A. Jenderal Hideki Tojo

B. Jenderal Kuniaki Koiso

C. Jenderal Itagaki

D. Letnan Jenderal Nagano

E. Letnan Jenderal Kumakichi Harada

Pembahasan

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesiaakan di-merdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerin-tah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumum-kan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. (E)

10. Sumber dari nilai-nilai filosifis dan asas-asas dalam UUD 1945 yakni ...

A. Bersumber pada kodrat manusia

B. Bersumber pada hukum positif

C. Bersumber pada ajaran agama

D. Bersumber pada adat istiadat

E. Bersumber pada pancasila

Pembahasan

Sumber nilai filosofis dan asas-asas dalam UUD 1945 adalah pada pancasila sekaligus merupakan dasar hukum di Indonesia. (E)

11. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak ukur dari pancasila yang merumuskannya terdapat dalam ...

A. Batang tubuh UUD 1945

B. Pembukaan UUD 1945

C. Aturan tambahan

D. Undang-undang

E. Dekrit Presiden

Pembahasan

Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak dan bertolak ukur dari pancasila yang merumuskannya terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV. (B)

12. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi ...

A. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

B. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

C. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

D. Pasal 28 ayat (4) UUD 1945

E. Pasal 30 ayat (6) UUD 1945

Pembahasan

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemrintahan dengan tidak ada kecualinya. (A)

13. Sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) hasil pemeriksaaan keuangan negara diserahkan kepada ...

A. Menteri keuangan

B. Presiden

C. DPR, DPD, dan DPRD

D. MPR

E. BPK

Pembahasan

Sesuai dengan pasal 23 E ayat (2) hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. (C)

14. Paragraf kedua teks proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh ...

A. Moh. Hatta

B. Soekarno

C. Sukarni

D. Ahmad Subardjo

E. Sayuti Melik

Pembahasan

Kalimat pertama teks Proklamasi adalah saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kalimat terakhir disarankan oleh Mohammad Hatta. Ir. Soekarno menulis teks naskah "Proklamasi Klad", yang isinya adalah sebagai berikut: “Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat singkatnja. Djakarta, 17 - 8 - '05 Wakil2 bangsa Indonesia“ (A)

15. Sistem pemerintahan Republik Indonesia berbentuk ...

A. Otokratis

B. Presidensil

C. sentralisasi

D. Parlementer

E. Desentralisasi

Pembahasan

Sistem pemerintahan Republik Indonesia berbentuk presidensil yaitu kekuasaan tertinggi dalam pengaturan kekuasaan ada pada presiden. (B)

16. Berapa presentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara ...

A. Tiga puluh persen

B. Dua puluh persen

C. Enam puluh persen

D. Lima puluh persen

E. Dua puluh lima persen

Pembahasan

Anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar dua puluh persen sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. (B)

17. Perencanaan umum pembanguan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah ...

A. Propenas

B. Rapenca

C. Repelita

D. Pelita

E. Repta

Pembahasan

Perencanaan umum pembangunan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah Propenas. (A)

18. Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan ...

A. Faktor dominan

B. Faktor budaya

C. Faktor sosial

D. Modal dasar

E. Masalah

Pembahasan

Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan faktor sosial yang bias terjadi dalam kehidupan masyarakat. (C)

19. Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah ...

A. Terciptanya masyarakat Indonesia yang mutu dan mandiri

B. Menciptakan stabilitas nasional yang stabil dan dinamis

C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

D. Melaksanakan pembangunan di segala bidang

E. Meningkatkan pertahanan negara

Pembahasan

Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang yang strategis. (D)

20. Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah gubernur melalui ...

A. Gubernur

B. Wakil gubernur

C. Sekretariat daerah

D. Unut pelaksana teknis

E. Lembaga teknis daerah

Pembahasan

Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah gubernur melalui skretariat daerah (sesuai padal 18 UUD 1945). (C)

21. Akibat dari adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan oleh masing-masing negara maka seseorang dapat menjadi ...

A. Lus soli, lus sanguinis

B. Lus constituendum

C. Patrida, bipatrida

D. Lus constitutum

E. Lus poenale

Pembahasan

Adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan oleh masing-masing negara maka seseorang dapat menjadi patrida (tidak mempunyai kewarganegaan), bipatrida (kewarganegaraan ganda). (C)

22. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut, kecuali ...

A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia

B. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul dari pedagang lokal

C. Bterjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal

D. Simpati pedagang lokal terhadap Belanda

E. Kebodohan pedagang Indonesia

Pembahasan

Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia yang pada masa itu lebih bersifat feodal sehingga terjadi perebutan sumber ekonomi. (A)

23. Pada masa Orde Baru untuk meredam konflik ideologis maka Orde Baru membangun konsep baru tentang demokrasi yang dikenal ...

A. Feodal militeris

B. Feodal oligarkis

C. Diktator militeris

D. Demokratis pancasila

E. Konstitusional demokratis

Pembahasan

Pada masa Orde Baru untuk meredakan konflik ideoligis maka Orde Baru membangun konsep baru tentang demokrasi yang dikenal dengan Demokratis pancasila walupun dalam pelaksanannya lebih condong ke diktator dan militeris. (D)

24. Penghargaan presiden kepada sesorang dalam memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan apabila seseorang tersebut telah melakukan tindakan ...

A. Menyelamatkan negara dari ancaman bahaya

B. Menciptakan kondisi negara semakin baik

C. Melakukan tindakan yang menguntungkan negara

D. Memberi kekuasaan negara lain terhadap negara kita

E. Mendalami ilmu pengetahuan di negara lain

Pembahasan

Pasal 15 UUD 1945, presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, misalnya apabila seseorang telah melakukan tindakan menyelamatkan negara dari ancaman bahaya. (A)

25. Berdasarkan undang-undang, hakim Mahkamah Konstitusi dapat diberhentkan dengan tidak hormat, antara lain apabila ...

A. Mengundurkan diri

B. Telah berusia 67 tahun

C. Masa jabatannya telah berakhir

D. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus

E. 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan

Pembahasan

Hakim MK dapat diberhentikan secara tidak hormat jika 5 kali berturut-turut tidak hadir dalam persidangan. (E)

26. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama terjadi pemindahan pegawai negeri sipil adalah ...

A. Permintaan pegawai negeri yang bersangkutan

B. Penerapan hukum atas pelanggaran

C. Sebagai upaya pemerataan penghasilan

D. Agar pegawai dapat merasakan kebersamaan

E. Sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa

Pembahasan

Jika pegawai negeri bersangkutan meminta untuk dipindahkan, maka pemerintah akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Hal itu yang menjadi pertimbangan utama pemerintah. (A)

27. Perhatikan hal di bawah ini!

1) Pancasila

2) UUD 1945

3) Pembukaan UUD 1945

4) Tap MPR

5) Peraturan Pemerintah

6) UU

7) Keppres

Tata ururtan perundang-undangan di Indonesia yang benar ditunjukkan oleh nomor ...

A. 1, 3, 4, 6, 5, 7

B. 1, 2, 4, 5, 6, 3

C. 2, 3, 4, 6, 7, 1

D. 1, 3, 5, 6, 7, 2

E. 3, 4, 6, 7, 1, 2

Pembahasan

1, 3, 4, 6, 5, 7 (Pancasila, pembukaan UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah, Keppres). (A)

28. Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi ...

A. Organisasi sosial

B. Organisasi politik

C. Organisasi rakyat

D. Organisasi kesusilaan

E. Organisasi kekuasaan

Pembahasan

Negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang terdiri atas jabatan-jabatan. Pernyataan ini adalah pengertian negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan. (E)

29. Contoh wilayah ekstra teritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah...

A. Pulau-pulau kecil dari negara Indonesia

B. Kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara

C. Pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni

D. Kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di Malaysia

E. Kantor dan halaman kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta

Pembahasan

Wilayah ekstra teritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah kantor dan halaman kedutaan besar Indonesia di negara lain. (D)

30. Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing, apabila ...

A. Barjasa bagi negara Indonesia

B. Mendapat persetujuan dari DPR

C. Pernah tinggal lama di Indonesia