Pembebasan Irian Barat

Artikel kali ini kita akan membahas mengenai Pembebasan Irian Barat. Berikut ini penjelasaannya.

Perjuangan melalui jalur diplomasi

Upaya diplomasi dilakukan dengan baik secara bilateral, multilateral maupun internasional. Setelah diplomasi secara bilateral gagal, maka Kabinet Ali Sastroamijoyo I menempuh diplomasi multilateral, yakni memperjuangkan masalah Irian Barat di forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika. Kabinet Ali Sastroamijoyo juga memperjuangkan lewat diplomasi internasional, yakni di forum PBB.

Perjuangan melalui jalur konfrontasi politik dan ekonomi

Pada tanggal 13 Februari 1956 Indonesia membatalkan ikatan Uni Indonesia - Belanda
Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan persetujuan KMB
Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu, dan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah diangkat menjadi gubernurnya
Pada tanggal 18 November 1957, di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat
Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda

Perjuangan melalui jalur konfrontasi militer

1. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno, Tri Komando Rakyat (Trikora), yang berisi

gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Kolonial Belanda
Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indoensia
Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa

2. Pada 2 Januari 1962 dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Sebagai Panglima Komando Mandala yaitu Mayor Jenderal Soeharto, Wakil Panglima I : Kolonel Laut Subono, Wakil Panglima II : Kolonel Laut Leo Wattimena, dan Kepala Staf Gabungan Kolonel Achmad Tahir.

3. Terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962 yang menyebabkan Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno juga gugur bersama tenggelamnya kapal Macan Tutul.

Akhir Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Masalah Irian Barat dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB. Disetujui untuk dilakukan perundingan antara Indonesia-Belanda yang menghasilkan Perjanjian New York, yang isinya :

Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) atau Penyelenggara Pemerintah Pemerintahan Sementara PBB paling lambat 1 Oktober 1962
Bendera Indonesia mulai dikibarkan di Irian Barat tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB
Pemerintah RI secara resmi akan menerima pemerintah atas Irian Barat dari UNTEA paling lambat tanggal 1 Mei 1963
Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (Perpera) paling lambat akhir tahun 1969

Pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah RI di Jayapura. Berakhirlah perjuangan pembebasan Irian Barat. Dengan demikian utuhlah sudha wilayah nasional Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Location: